Bjorka dan UU ITE


BJORKA dan UU ITE 11/2008

Hai salam sehat...

Kali ini saya akan membahas terkait hukumnya bagi peretas data secara ilegal yang dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab akan tindakannya.

Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa seorang peretas atau biasa dikenal dengan istilah Hacker adalah salah satu profesi yang ahli dan terampil di segi teknis teknologi komputer, hal ini muncul karena perkembangan serta kemajuan dari teknologi yang semakin pesat. Para Hacker ini juga dapat menciptakan jejaring internet yang saat ini bisa kita akses dengan kode WWW (World Wide Site). Jadi sangat luar biasa apabila seorang peretas ini kemudian dapat menguasai jejaring teknologi yang ada didunia ini.

Berita viral yang baru2 ini kita tahu yakni Hacker BJORKA yang muncul ke publik dengan membawa berbagai polemik yaitu mengancam akan membongkar data pribadi (Secret Data)dari pejabat pemerintah Indonesia. Hal ini dilakukan oleh peretas BJORKA dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia yang tidak merasakan keadilan,  selalu tertindas, dan tidak menerima kejujuran/perlakuan yang tak seimbang bahkan tidak mendapatkan perhatian dari pihak penguasa. Tak hanya itu peretas Bjorka juga mengungkapkan bahwa aksi nya ini dilakukan karena ia berasumsi bahwa nilai Pancasila di negara Indonesia tidak berjalan sesuai harapan yang semestinya.

Nah itu sedikit motif dan alasan peretas Bjorka yang saat ini sangat banyak diperbincangkan

Meski demikian, aktivitas meretas data orang atau sekelompok orang dengan secara ilegal itu tidak dibenarkan oleh Hukum atau undang-undang terkait. Ibaratkan kita ingin mengambil hak orang lain tanpa seizin orang tersebut atau mencuri secara diam2 terhadap apa yang dimiliki orang lain, sehingga tidak dapat dibenarkan karena menyangkut dengan hak/identitas/reputasi/kepentingan orang atau sekelompok orang.  

Lalu hukum yang layak untuk si peretas ilegal ini apa kira2?

Indonesia sendiri sudah ada unifikasi hukum terkait dengan informasi teknologi yang memang telah mengatur sanksi bagi peretas atau hacker. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ini merupakan UU khusus yang dibentuk untuk tujuan menangani segala permasalahan atau kejahatan yang berkaitan dengan dunia virtual sistem teknologi ,informasi dan sistem transaksi di dunia maya.

Hacker Bjorka dapat diancam dengan Pasal 30 ayat (3) UU ITE dan Pasal 33 UU ITE. Yang berbunyi : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan".

Adapun bunyi Pasal 33 UU ITE " Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibatkan terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem eletronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya ".

Oleh sebab itu apabila telah memenuhi unsur Pasal 33 UU ITE, maka dapat diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh milar rupiah). Dan yang memenuhi unsur Pasal 30 ayat (3)UU ITE dapat diancam pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000(delapan ratus juta rupiah).

Jadi hati2 kalo mau meretas/membobol data orang lain secara ilegal atau melawan hukum Sanksi menanti!

Moga bermanfaat

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kenapa praktik LGBT belum diatur dalam Peraturan Perundangan di Indonesia?

Gambar
Kenapa praktik LGBT belum juga diatur didalam peraturan perundangan di Indoensia? LGBT atau GLBT merupakan akronim dari “lesbian, gay, biseksual, dan transgender”. Ini istilah yang digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa “komunitas gay” karena istiah ini kerap mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan.  Apakah LGBT dilarang dalam suatu  Agama di dunia? jawabannya adalah, agama Hindu, Buddha dan Konghucu tidak terlalu keras melarang adanya praktek homoseksual dan LGBT. Sedangkan di optik dari agama Kristen dan Islam adalah sangat keras melarang adanya praktek dari LGBT tersebut, bahkan dianggap sebagai suatu kejahatan dan dosa serta dikutuk oleh Tuhan dan seharusnya dihukum dengan hukuman mati. Namun apakah benar adanya praktik LGBT ini adalah perbuatan yang dosa dan diharuskan untuk dihukum mati?  Setiap pendapat adalah benar/salah menurut atau sesuai  dengan versi orang masing-masing. Sehingga ini hal yang sangat sulit bagi kita se...
Baca selengkapnya

3 Strategi Pemasaran Digital Versi Tokopedia

Gambar
  3 STRATEGI PEMASARAN DIGITAL MARKETLLACE VERSI TOKOPEDIA   Bagi teman-teman yang sering berbelanja online, pasti brand dari Tokopedia lah yang masuk dalam list pertama toko online yang akan di kunjungi.   Reputasi dari brand Tokopedia yang sangat popular bahkan orang-orang yang newbie atau yang belum pernah melakukan aktivitas berbelanja secara online pun banyak yang sudah familiar dengan salah satu e-commerce terkenal dan terbesar di Indonesia saat ini. Selama ini kita pasti berpikir bahkan sangat penasaran, seperti apa dan bagaimana iya kiranya startegi pemasaran online yang dilakukan oleh brand Tokopedia sehingga dapat menjadi sangat famous dan popular seperti saat ini. Perlu menjadi catatan bahwa sampai saat ini Tokopedia masuk kedalam peringkat 1 kategori   situs besar e-commerce terpoluler di Indonesia. Lalu apa saja strategi internet marketing yang dilakukan oleh Lazada sehingga dapat menguasai sebagian besar pasar di Indonesia? Berikut adalah 3 s...
Baca selengkapnya

Sistematika Hukum Kehutanan di Indonesia

Gambar
Sistematika Hukum Kehutanan secara umum Menurut M. Hariyanto, Hukum kehutanan adalah kumpulan peraturan atau kaidah tentang kebolehan, keharusan atau larangan; baik tertulis aupun tidak tertulis; yang mengatur hubungan antara Negara (pemerintah) dengan hutan, kawasan hutan hasil hutan tumbuhan dan satwa liar, Negara dengan orang yang terkait dengan hutan, kawasan hutan hasil hutan tumbuhan dan satwa liar, bersifat memaksa atau imperatif, dan sanksi bagi yang melanggarnya.  Sedangkan menurut Idris Sarong Al Mar, Hukum kehutanan adalah serangkaian kaidah-kaidah/nora-norma yang tidak tertulis dan peraturan-peraturan tertulis yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan. Menurut Salim, hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah atau ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar Negara dengan hutan dan kehutanan dan hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan. Ada 3 (tiga) unsur yang terkandung dala rummusan hukum kehutanan yaitu: Adanya...
Baca selengkapnya